logo

Mengikuti Pembinaan dan Pengawasan Secara Virtual Meeting

Bertempat diruang Rapat Pengadilan Agama Pamekasan Pada hari senin tanggal 11 Mei 2020 Ketua Pengadilan Agama Pamekasan bersama Panitera dan Sekretaris dan Jajaran
Mengikuti Pembinaan dan Pengawasan Secara Virtual Meeting

Pembinaan dan kajian secara interaktif

bertempat diruang rapat Pengadilan Agama Pamekasan pada hari jumat tanggal 08 Mei 2020 telah berlangsung acara pembinaan dan kajian secara langsung  (live streaming), 
Pembinaan dan kajian secara interaktif

Kultum dan Tadarus Alquran di Bulan Suci Ramadhan 1441 H

Marhaban Yaa Ramadhan,,.. Kuliah tujuh menit (kultum) dan Tadarus Al Quran Merupakan acara rutin yang dilaksanakan setiap sholat dhuhur berjemaah selama bulan ramadhan di Musho
Kultum dan Tadarus Alquran di Bulan Suci  Ramadhan 1441 H

Teleconference Acara Pelepasan Purnabhakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Bertempat diruang rapat Pengadlan Agama Pamekasan pada hari rabu 29 April 2020, Jajaran pimpinan Pengadilan Agama Pamekasan hadir secara vitual melalui teleconference
Teleconference Acara Pelepasan Purnabhakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pasca Mewabahnya COVID 19 Begini Perubahan Jadwal Layanan di Pengadilan Agama Pamekasan

PAMEKASAN, harianmerdekapost.com - Pandemi Covid-19 yang sudah menjadi perhatian bagi hampir di seluruh belahan dunia ternyata berdampak pada perubahan regulasi aturan dalam se
Pasca Mewabahnya COVID 19 Begini Perubahan Jadwal Layanan di Pengadilan Agama Pamekasan

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Gugatan Mandiri

Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan Permohonan secara mandiri

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 52

Keterlibatan Pihak Ketiga Sebagai Personal Guarantee Dalam Hal Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Mantan Suami Pasca Perceraian

Oleh: Arsha Nurul Huda[1]

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu bentuk ikatan yang diidamkan banyak orang. Tentunya, dengan tujuan yang baik dan harapan akan langgeng dan tidak berakhir dengan jalan perceraian. Seperti halnya apa yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasanya perkawinan dilangsungkan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]Siapapun yang telah melangsungkan pernikahan, tidak ada yang berharap atau mempunyai tujuan untuk bercerai di kemudian hari, terlebih lagi bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga telah dikaruniai buah hati hasil hubungan pernikahan keduanya. Namun demikian, jika suatu rumah tangga terlihat pecah dan tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun, maka perceraian adalah jalan keluar bagi kedua belah pihak. Namun, soal perceraian itu sendiri perlu pertimbangan atas segala resiko hukum yang muncul setelahnya, karena perceraian itu sendiri akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan mempunyai dampak yang yang luas. Jalan perceraian termuat dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana membuka pintu perceraian bilamana suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dalam berumah tangga, keduanya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.[3] Adapun menyangkut perceraian itu sendiri mesti dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama sebagaimana penegasan dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak.[4]

Sekalipun perceraian pada dasarnya menghapuskan suatu ikatan sakral perkawinan dengan jalan putusan hakim, namun demikian bukan berarti akan hilang juga ikatan kewajiban dan hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri. Tidak serta merta, putusnya perkawinan akan memutus semua kewajiban yang tadinya melekat kepada sang suami. Satu diantaranya adalah kewajiban untuk memberi nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya.


[1] Calon Hakim Pada Pengadilan Agama Kwandang, Gorontalo Utara yang saat ini sedang menjalani Diklat Magang di Pengadilan Agama Banyuwangi.

[2]Pasal  1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[3] Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[4] Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.


Selengkapnya KLIK DISINI

@dmin_ril2020

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Pamekasan Klas IB

Jalan Raya Tlanakan
Pamekasan,
Jawa Timur 69371

(0324) 322458

(0324) 327428

pa.pmk126@gmail.com