logo

Jumat Sehat dengan JJS Bersama Keluarga Besar PA Pamekasan

Pada hari Jumat  tanggal 10 Juli 2020 pagi pukul 07.30 Keluarga Besar Pengadilan Agama Pamekasan mengadakan kegiatan Jumat Sehat dengan  Jalan-Jalan Se
Jumat Sehat dengan JJS Bersama Keluarga Besar PA Pamekasan

Khataman Al Quran di PA Pamekasan

Pada hari Rabu, 08 Juli 2020 Pengadilan Agama Pamekasan mengadakan khataman Al Qur’an yang diikuti oleh seluruh karyawan dan karyawati Pengadilan Agama Pamekasan. Acara i
Khataman Al Quran di PA Pamekasan

PA Pamekasan Berhasil Melaksanakan Eksekusi Harta Bersama Dengan Lancar Dan Damai

Rabu, 08 Juli 2020 Tim Eksekusi Pengadilan Agama (PA) Pamekasan berhasil melaksanakan eksekusi Harta Bersama dengan lancar dan damai. Terbukti Jurusita/Panitera
PA Pamekasan Berhasil Melaksanakan Eksekusi Harta Bersama Dengan Lancar Dan Damai

Pengumuman Hasil Profile Assessment dan Fit and Proper Test Tahap II Calon Pimpinan Peradilan Agama Tahun 2020

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2261/DjA/KP.04.6/6/2020, tanggal 25 Juni 2020, perihal "Pengumuman Hasil Profile Assessment dan Fit and P
Pengumuman Hasil Profile Assessment dan Fit and Proper Test Tahap II Calon Pimpinan Peradilan Agama Tahun 2020

Sosialisasi Sistem Management Anti Penyuapan

Bertempat diruang Command Center Pengadilan Agama Pamekasan Jumat 03 Juli 2020 karyawan dan karyawati Pengadlan Agama Pamekasan mengikuti acara Sosialisasi Sistem Management An
Sosialisasi Sistem Management Anti Penyuapan

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Gugatan Mandiri

Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan Permohonan secara mandiri

Survey Kepuasan Masyarakat

Mohon mengisi Formulir Survey Mengenai Pelayanan Kami Kepada anda untuk meningkatkan pelayanan kami

E-Litigation

Administrasi dan persidangan secara elektronik dan diterapkan secara menyeluruh pada perkara-perkara tertentu

Lapor

LAPOR! adalah aplikasi dari Kementrian PANRB bagi masyarakat untuk melaporkan setiap keluhan atas kinerja instansi pemerintah

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 10

Legislasi Hukum Islam di Indonesia

Oleh: Rasyid Rizani, S.HI., M.HI

(Hakim Pratama Utama pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, NTT)

A. Landasan Historis

1. Hukum Islam dalam Konstitusi

Membicarakan posisi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah tentang keberadaan Piagam Jakarta dengan tujuh kata di dalamnya: “dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Walaupun draf Piagam Jakarta itu sudah disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 untuk menjadi preambule Konstitusi RI, namun pada tanggal 18 Agustus 1945 (sehari setelah proklamasi), tujuh kata tersebut dicoret dan diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan dicoretnya tujuh kata tersebut, tentu saja berdampak pada keberlakuan hukum Islam secara legal formal di Indonesia. Hingga dua dekade pertama sejak merdeka (1945 – 1965),peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi hukum Islam hampir tidak ada yang signifikan. Paling-paling hanya berkenaan dengan soal administrasi dan pencatatan seputar masalah perkawinan.

Pembicaraan mengenai posisi hukum Islam dalam konstitusi muncul kembali pada sidang Konstituante (1957-1959) yang mempersiapkan UUD baru bagi Indonesia. Diskusi dalam sidang tersebut mengalami kebuntuan karena tidak tercapainya kesepakatan tentang dasar Negara dan posisi tujuh kata Piagam Jakarta dalam draf konstitusi yang dibahas oleh anggota Konstituante. Untuk mengatasi krisis konstitusional tersebut, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang antara lain berisikan diktum pernyataan kembali ke UUD 1945. Pernyataan ini didahului oleh sebuah konsideran yang meyakini bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.[1]


[1]Arskal Salim, “Pluralisme Hukum di Indonesia: Keberadaan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional”, Harmoni, (Oktober – Desember, 2008,) h. 19.


Selengkapnya KLIK DISINI

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Pamekasan Klas IB

Jalan Raya Tlanakan
Pamekasan,
Jawa Timur 69371

(0324) 322458

(0324) 327428

pa.pmk126@gmail.com