Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 2022

Keluarga Besar Pengadilan Agama Pamekasan Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 2022  Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat  
Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 2022

Selamat Hari Raya Idul Adha

Segenap Keluarga Besar Pengadilan Agama Pamekasan Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 H 
Selamat Hari Raya Idul Adha

Peringatan Hari Lahir Pancasila 2022

Segenap Keluarga Besar Pengadilan Agama Pamekasan Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2022

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H

Keluarga Besar Pengadilan Agama Pamekasan Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H Mohon Maaf Lahir dan Bathin
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H

Dirjen Badilag Lakukan Kunjungan di Pengadilan Agama Pamekasan

Pamekasan ||pa-pamekasan.go.id Bertepatan hari Jumat, 25 Maret 2022 Dirjen Badilag Bapak Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., melakukan kunjungan ke Pengadilan Agama Pamekasan y
Dirjen Badilag Lakukan Kunjungan di Pengadilan Agama Pamekasan

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Gugatan Mandiri

Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan Permohonan secara mandiri

Validasi Akte Cerai

Verifikasi akta cerai apakah dokumen tersebut merupakan dokumen asli yang diterbitkan oleh PA Pamekasan

Simtalak

SIMTALAK ! adalah Sistem Informasi Manajemen Tata Laksana Badan Peradilan Agama

ELEMENT

LEGALISASI DOKUMEN Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Lapor

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 22

Perjanjian Gadai dan Proses Penyelesaiannya

A. LATAR BELAKANG

          Dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat perlu dana  maupun modal, misalnya untuk membuka suatu lapangan usaha tidak hanya dibutuhkan bakat dan kemauan keras untuk berusaha, tetapi  juga diperlukan adanya modal dalam bentuk uang tunai. Hal itulah  yang menjadi potensi perlu adanya lembaga perkreditan yang menyediakan dana pinjaman. Untuk mendapatkan modal usaha  melalui kredit masyarakat membutuhkan adanya sarana dan  prasarana. Maka pemerintah memberikan sarana berupa lembaga perbankkan dan lembaga non perbankkan. Salah satu lembaga non perbankan yang menyediakan kredit adalah Pegadaian.

          Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa  penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.  Lembaga pegadaian menawarkan peminjaman dengan system gadai. Jadi masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barangnya.  Lembaga pegadaian memiliki kemudahan antara lain prosedur dan  syarat-syarat administrasi yang mudah dan sederhana, di mana  nasabah cukup memberikan keterangan-keterangan singkat tentang identitasnya dan tujuan penggunaan kredit, waktu yang relatif singkat  dana pinjaman sudah cair dan bunga relatif rendah.  Masalah jaminan utang berkaitan dengan gadai yang timbul dari  sebuah perjanjian utang-piutang, yang mana barang jaminan tersebut  merupakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya  kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati  sebelumnya diantara kreditur dan debitur. Adanya perjanjian gadai tersebut, maka diperlukan juga adanya  barang sebagai jaminan. Jaminan yang digunakan dalam gadai yaitu  seluruh barang bergerak, yang terdiri dari:

1. Benda bergerak berwujud, yaitu benda yang dapat dipindahkan. Misalnya: televisi, emas, dvd dan lain-lain.

2. Benda bergerak yang tidak berwujud. Misalnya: surat-surat berhargat seperti saham, obligasi, wesel, cek, aksep dan promes.

          Sebagai suatu bentuk jaminan yang diberikan atas benda bergerak  yang mensyaratkan pengeluaran benda gadai dari tangan pemilik  benda yang digadaikan tersebut. Dalam perspektif hukum kebendaan, lembaga hak jaminan merupakan hak kebendaan, yaitu hak kebendaan yang memberi jaminan dan dengan sendirinya pengaturannya terdapat di dalam Buku II KUHPerdata. Apabila sistematika KUHPerdata, terkesan hukum jaminan hanya merupakan jaminan kebendaan saja, berhubung pengaturannya terdapat dalam Buku II KUHPerdata. Selain jaminan kebendaan, dikenal pula jaminan perseorangan yang pengaturannya terdapat di dalam Buku II KUHPerdata. Jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan keduanya timbul dari perjanjian.

Di luar negeri, lembaga jaminan dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Lembaga jaminan dengan menguasai bendanya (possessory security).

2. Lembaga jaminan tanpa menguasai bendanya.

Lembaga jaminan dengan menguasai bendanya adalah suatu lembaga jaminan, di mana benda yang dijaminkan berada pada penerima jaminan. Lembaga jaminan ini dibagi menjadi 6 macam, yaitu:

1. Pledge or pawn, yaitu benda yang dijadikan jaminan berada di tangan penerima gadai.

2. Lien, yaitu hak untuk menguasai bendanya smpai hutang yang berkaitan dengan benda tersebut dibayar lunas.

3. Mortgaeg with possession, yaitu pembebanan jaminan (hipotek) atas benda bergerak.

4. Hire purchase, yaitu perjanjian antara penjual sewa dan pembeli sewa, di mana hak milik atas barang tersebut baru beralih setelah pelunasan terakhir.

5. Conditional sale(pembelian bersyarat), yaitu perjanjian jual beli dengan syarat bahwa pemindahan hak atas barang baru terjadi setelah syarat dipenuhi, misalnya jika harga dibayar lunas.

6. Credit Sale, ialah jual beli di mana peralihan hak telah terjadi pada saat penyerahan meskipun harga belum di bayar lunas.

Lembaga jaminan dengan menguasai bendanya adalah suatu lembaga jaminan, di mana benda yang menjadi objek jaminan tidak berada atau tidak dikuasi oleh penerima jaminan. Yang termasuk lembaga jaminan ini adalah:

1. Mortgage, yaitu pembebanan atas benda tak bergerak atau sama dengan hipotek.

2. Chattel mortgage, yaitu mortgage atas benda – benda bergerak. Umumnya ialah mortgage atas kapal laut dan kapal terbang dengan tanpa menguasai bendanya.

3. Fiduciary transfer of ownership, yaitu perpindahan hak milik atas kepercayaan yang dipakai jaminan hutang.

4. Leasing, yaitu suatu perjanjian di mana si peminjam (leassee) menyewa barang modal untuk usaha tertentu dan jaminan angsuran tertentu.

Penggolongan ini dimaksudkan untuk mempermudah pihak debitur untuk membenai hak – hak yang akan digunakan dalam pemasangan jaminan, apakah yang bersangkutan menggunakan hak tanggungan, fidusia, gadai, atau hipotek kapal laut untuk mendapatkan fasilitas kredit pada lembaga perbankan atau penggadaian.

          Hak jaminan gadai diatur dalam Buku II KUHPerdata, yaitu dalam Bab keduapuluh dari pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUHPerdata. Pasal-pasal mana mengatur perihal pengertian, objek, tata cara menggadaikan, dan hal lainnya berkenaan dengan hak jaminan gadai.

          Lembaga gadai menurut KUH Perdata ini masih banyak dipergunakan di dalam praktik. Kedudukan pemegang gadai di sini lebih kuat dari pemegang fidusia, karena benda benda jaminan berada dalam penguasaan kreditur. Dalam hal ini, kreditur terhindar dari itikad jahat (te kwader trouw) pemberi gadai. Dalam gadai, benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan (inbezitstelling) pemberi gadai.

 

ARTIKEL SELENGKAPNYA KLIK DISINI>>>

Dipublikasikan oleh PA Tuban on 19 Juli 2022

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Pamekasan Klas IB

Jalan Raya Tlanakan
Pamekasan,
Jawa Timur 69371

(0324) 322458

(0324) 327428

pa.pmk126@gmail.com



cctv