Piagam Layanan Eksekusi Putusan

Anugerah Ketua Mahkamah Agung RI 2022 Kepada Pengadilan Agama Pamekasan Peringkat IV Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi
Piagam Layanan Eksekusi Putusan

Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 2022

Keluarga Besar Pengadilan Agama Pamekasan Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 2022  Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat  
Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 2022

Dirjen Badilag Lakukan Kunjungan di Pengadilan Agama Pamekasan

Pamekasan ||pa-pamekasan.go.id Bertepatan hari Jumat, 25 Maret 2022 Dirjen Badilag Bapak Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., melakukan kunjungan ke Pengadilan Agama Pamekasan y
Dirjen Badilag Lakukan Kunjungan di Pengadilan Agama Pamekasan

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi dilingkungan Mahkamah Agung Republik Ind
SIWAS

APLIKASI SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak ekstern
APLIKASI SIPP

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Gugatan Mandiri

Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan Permohonan secara mandiri

Validasi Akte Cerai

Verifikasi akta cerai apakah dokumen tersebut merupakan dokumen asli yang diterbitkan oleh PA Pamekasan

Simtalak

SIMTALAK ! adalah Sistem Informasi Manajemen Tata Laksana Badan Peradilan Agama

ELEMENT

LEGALISASI DOKUMEN Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Lapor

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 65

Rekonstruksi Teknis Penyelesaian Kewarisan Munasakhat di Pengadilan Agama

Oleh Erfani Aljan Abdullah, S.H.I., M.E.Sy.

(Hakim Pengadilan Agama Kajen, Kabupaten Pekalongan)

Pendahuluan

Undang-Undang Peradilan Agama secara tegas memberikan kewenangan bagi peradilan agama untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara di bidang kewarisan meliputi penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.1

Dari uraian kewenangan peradilan agama di bidang kewarisan tersebut, sedianya dapat diketahui adanya dua jenis perkara kewarisan yang dapat diperkarakan di pengadilan agama, yaitu jenis perkara kontentius (gugatan), dan jenis perkara voluntair (Permohonan). Yang masuk dalam kategori perkara gugatan kewarisan adalah semua bentuk sengketa yang berhubungan dengan kewarisan di antara orang-orang Islam (terhadap pewaris yang beragama Islam) yaitu mengenai penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan objek apa saja yang merupakan harta peninggalan (tirkah) pewaris, penentuan berapa bagian masing- masing ahli waris, serta pelaksanaan atau eksekusi atas putusan di bidang kewarisan. Adapun jenis perkara voluntair atau perkara permohonan dibidang kewarisan, hanya dibatasi ke dalam dua bentuk, 1) PerkaraPermohonan Penetapan Ahli waris, dan/atau 2) Perkara PermohonanPenentuan Bagian masing-masing ahli waris. Umumnya dua jenis perkaraini, digabung dalam satu perkara Permohonan Penetapan Ahli Warisberikut permohonan (petitum) untuk ditentukan pula berapa bagianmasing-masing ahli waris. Sehingga dengan demikian, dalam perkara Permohonan (Voluntair) di bidang kewarisan tidak dibenarkan adanya penentuan mengenai objek harta peninggalan pewaris. Hal ini selain karena prinsip perkara voluntair hanyalah sepanjang ditentukan oleh undang-undang, juga karena penentuan objek harta peninggalan akan melibatkan pihak-pihak di luar para Pemohon, sehingga cenderung terdapat lawan dan juga sangat berpotensi mengandung sengketa.


Selengkapnya KLIK DISINI

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Pamekasan Klas IB

Jalan Raya Tlanakan
Pamekasan,
Jawa Timur 69371

(0324) 322458

(0324) 327428

pa.pmk126@gmail.com



cctv