logo

Pertemuan Rutin Dharmayukti Karini Cabang Pamekasan dan Penyerahan BDBS

  Dharmayukti Karini (DYK) Cabang Pamekasan melaksanakan acara pertemuan Rutin DYK Cabang Pamekasan dan Penyerahan Bantuan Dana Bea Siswa (BDBS) pada Jumat, (19/07/2024). &
Pertemuan Rutin Dharmayukti Karini Cabang Pamekasan dan Penyerahan BDBS

Gencar Dekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat PA Pamekasan Gelar Sidang Diluar Gedung Gelombang 10 di KUA Waru

  Demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Pamekasan menggelar Sidang Diluar Gedung gelombang 10 (sepuluh) pada hari Jumat, (19/07/2
Gencar Dekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat  PA Pamekasan Gelar Sidang Diluar Gedung Gelombang 10 di KUA Waru

Jajaran Pimpinan dan Hakim PA Pamekasan Ikuti Pembinaan Teknis Secara Virtual Oleh Pimpinan Mahkamah Agung Live dari Mataram

  Pengadilan Agama Pamekasan mengikuti Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial yang diadakan secara virtual oleh Mahkamah Agung RI pada Kamis (18/07/2024). Hadir berdasa
Jajaran Pimpinan dan Hakim PA Pamekasan Ikuti Pembinaan Teknis Secara Virtual Oleh Pimpinan Mahkamah Agung Live dari Mataram

Pimpinan PA Pamekasan Melaksanakan Rapat Monev Kinerja Posbakum Tahun 2024

  Pengadilan Agama (PA) Pamekasan melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Kamis (18/07/2024). Kegiatan ini dilaksanakan di Ruan
Pimpinan PA Pamekasan Melaksanakan Rapat Monev Kinerja Posbakum Tahun 2024

PA Pamekasan Gelar Rapat Monev dengan Kantor Pos Pamekasan

  Pengadilan Agama (PA) Pamekasan menggelar Rapat Koordinasi Monitoring  Evaluasi dengan Kantor Pos Cabang Pamekasan pada Kamis (18/07/2024). Rapat dilaksanakan di Rua
PA Pamekasan Gelar Rapat Monev dengan Kantor Pos Pamekasan

Biaya Perkara

SIPP

Jadwal Sidang

SIWAS

e-court

Gugatan Mandiri

Validasi Akte Cerai

Simtalak

ELEMENT

Lapor

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 2699

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

KESEKRETARIATAN PENGADILAN AGAMA KELAS I B

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1.   Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

2.   Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B.

Dalam melaksanakan tugas, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

1.    Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2.    Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3.    Pelaksanaan urusan keuangan;
4.    Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5.    Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic;
6.    Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan;
7.    Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B.

SUSUNAN ORGANISASI

 Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:
1.    Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
2.    Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
3.    Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Sub Bagian Kepegawaian Organisasai dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

sumber : Perma Nomor 7 Tahun 2015

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. pdf icon
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. pdf icon
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). pdf icon
4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. pdf icon
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pdf icon
6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pdf icon

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI 

1. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI pdf icon
2. surat sekma nomor 149-1_2014 tentang Pemberian Ijin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama pdf icon
3. PP-No.-34-Tahun-2014-PEROBAHAN-PERATURAN-GAJI-PNS pdf icon
4. UNDANG-UNDANG-No.-5-TAHUN-2014-TENTANG-APARATUR-SIPIL-NEGARA pdf icon
5. PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun pdf icon
6. SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30 V.7-3 99 - BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL pdf icon
7. PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun pdf icon
8. SK Kabawas Nomor 43_2013 tentang Pedoman Audit Kinerja Dan Penilaian Integritas pdf icon
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). pdf icon

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pdf icon
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS. pdf icon
3. Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. pdf icon
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil. pdf icon
5. Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap. pdf icon
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. pdf icon
7. PMK Nomor 32_PMK.02_2018_SBM TA 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019 pdf icon
8. PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 pdf icon

PEDOMAN LAINNYA 

1. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. pdf icon
2. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. pdf icon
3. Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan. pdf icon
4. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung. pdf icon
5. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. pdf icon
6. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama. pdf icon

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Pamekasan Klas IB

Jalan Raya Tlanakan
Pamekasan,
Jawa Timur 69371

(0324) 322458

(0324) 327428

pa.pmk126@gmail.com



cctv
wa
wa
wa
wa
wa