logo

PA Pamekasan Ikuti FGD Pamekasan Dalam Angka 2024 dan Pembinaan Statistik Sektoral

Pengadilan Agama Pamekasan menghadiri agenda Forum Group Discussion (FGD) dengan pembahasan Data Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2024, pada hari Rabu (21/02/2024). Kegiatan tersebu
PA Pamekasan Ikuti FGD Pamekasan Dalam Angka 2024 dan Pembinaan Statistik Sektoral

PA Pamekasan Gelar Sidang Diluar Gedung Gelombang 2 di KUA Waru

Demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Pamekasan menggelar Sidang Diluar Gedung gelombang 2 pada hari Jumat, (16/02/2024). Sidang diluar g
PA Pamekasan Gelar Sidang Diluar Gedung Gelombang 2 di KUA Waru

Pelepasan Mahasiswa PPL dari UIN Sunan Ampel Surabaya Gelombang 2

Pengadilan Agama Pamekasan melepas mahasiswa Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) Gelom
Pelepasan Mahasiswa PPL dari UIN Sunan Ampel Surabaya Gelombang 2

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

Kamis, 15 Februari 2024. Merupakan hari yang berbahagia dan istimewa bagi Pengadilan Agama (PA) Pamekasan, karena pada hari itu Ketua PA Pamekasan Bapak Mashuri, S.Ag., M.H. melant
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

PA Pamekasan Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari 2024

Pengadilan Agama (PA) Pamekasan melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari Tahun 2024 pada Selasa, (13/02/2023). Rapat dilaksanakan di Ruang Sidang II PA Pame
PA Pamekasan Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari 2024

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Gugatan Mandiri

Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan Permohonan secara mandiri

Validasi Akte Cerai

Verifikasi akta cerai apakah dokumen tersebut merupakan dokumen asli yang diterbitkan oleh PA Pamekasan

Simtalak

SIMTALAK ! adalah Sistem Informasi Manajemen Tata Laksana Badan Peradilan Agama

ELEMENT

LEGALISASI DOKUMEN Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Lapor

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 2007

Hak-Hak Pencari Keadilan

HAK-HAK PENCARI KEADILAN PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN ( Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 )

1.

Berhak memperoleh Bantuan Hukum;
   

2.

Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan;
   

3.

Berhak segera diadili oleh Pengadilan;
   

4.

Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan;
   

5.

Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya;
   

6.

Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim;
   

7.

Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia;
   

8.

Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri;
   

9.

Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
   

10.

Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan;
   

11.

Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan;
   

12.

Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang;
   

13.

Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum;
   

14.

Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya;
   

15.

Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya;
   

16.

Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum;
   

17.

Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan;
   

18.

Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya;
   

19.

Berhak segera menerima atau menolak putusan;
   

20.

Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum,dan putusan dalam acara cepat;
   

21.

Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang;
   

22.

Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusandalam waktu yang ditentukan undang-undang;
   

23.

Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP;
   

( Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP )

 

ADAPUN HAK-HAK DASAR PENCARI KEADILAN/PARA PIHAK SEBAGAI BERIKUT :

  1. Memperoleh informasi yang lengkap dan utuh dari bagian Kepaniteraan Meja I tentang syarat-syarat mengajukan perkara dan biaya perkara.

  2. Menggunakan jasa pengacara / advokat untuk mewakili kepentingan pencari keadilan dalam persidangan atau Kuasa Insidentil dari keluarga dengan membuat surat kuasa khusus dan menyertakan izin berperkara dari Ketua Pengadilan Agama setempat.

  3. Menggunakan Hakim Mediasi atau pihak ketiga sebagai upaya untuk menempuh perdamaian.

  4. Mengajukan Eksepsi dan Rekonpensi atas gugatan lawan.

  5. Gugatan Rekonpensi yang dapat diajukan istri dalam permohonan dalam Cerai Talak adalah berdasarkan Pasal 149 KHI meliputi :

    • Memberikan Mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut Qabla Al-Dukhul.

    • Memberi Nafkah dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

    • Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla Al-Dukhul.

    • Memberikan biaya Hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

  6. Berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara karena termasuk dalam golongan orang tidak mampu.

  7. Meminta supaya diadakan pemeriksaan setempat dan sita jaminan terhadap objek-objek harta yang menjadi sengketa.

  8. Mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

  9. Mendapatkan Salinan Putusan / Penetapan dan Akta Cerai bagi yang bercerai di Pengadilan Agama.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Pamekasan Klas IB

Jalan Raya Tlanakan
Pamekasan,
Jawa Timur 69371

(0324) 322458

(0324) 327428

pa.pmk126@gmail.com



cctv
wa
wa
wa
wa
wa