Piagam Layanan Eksekusi Putusan

Anugerah Ketua Mahkamah Agung RI 2022 Kepada Pengadilan Agama Pamekasan Peringkat IV Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi
Piagam Layanan Eksekusi Putusan

Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 2022

Keluarga Besar Pengadilan Agama Pamekasan Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 2022  Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat  
Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 2022

Dirjen Badilag Lakukan Kunjungan di Pengadilan Agama Pamekasan

Pamekasan ||pa-pamekasan.go.id Bertepatan hari Jumat, 25 Maret 2022 Dirjen Badilag Bapak Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., melakukan kunjungan ke Pengadilan Agama Pamekasan y
Dirjen Badilag Lakukan Kunjungan di Pengadilan Agama Pamekasan

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi dilingkungan Mahkamah Agung Republik Ind
SIWAS

APLIKASI SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak ekstern
APLIKASI SIPP

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Gugatan Mandiri

Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan Permohonan secara mandiri

Validasi Akte Cerai

Verifikasi akta cerai apakah dokumen tersebut merupakan dokumen asli yang diterbitkan oleh PA Pamekasan

Simtalak

SIMTALAK ! adalah Sistem Informasi Manajemen Tata Laksana Badan Peradilan Agama

ELEMENT

LEGALISASI DOKUMEN Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Lapor

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 1107

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

KESEKRETARIATAN PENGADILAN AGAMA KELAS I B

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1.   Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

2.   Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B.

Dalam melaksanakan tugas, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

1.    Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2.    Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3.    Pelaksanaan urusan keuangan;
4.    Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5.    Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic;
6.    Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan;
7.    Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B.

SUSUNAN ORGANISASI

 Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:
1.    Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
2.    Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
3.    Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Sub Bagian Kepegawaian Organisasai dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

sumber : Perma Nomor 7 Tahun 2015

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. pdf icon
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. pdf icon
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). pdf icon
4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. pdf icon
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pdf icon
6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pdf icon

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI 

1. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI pdf icon
2. surat sekma nomor 149-1_2014 tentang Pemberian Ijin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama pdf icon
3. PP-No.-34-Tahun-2014-PEROBAHAN-PERATURAN-GAJI-PNS pdf icon
4. UNDANG-UNDANG-No.-5-TAHUN-2014-TENTANG-APARATUR-SIPIL-NEGARA pdf icon
5. PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun pdf icon
6. SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30 V.7-3 99 - BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL pdf icon
7. PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun pdf icon
8. SK Kabawas Nomor 43_2013 tentang Pedoman Audit Kinerja Dan Penilaian Integritas pdf icon
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). pdf icon

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pdf icon
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS. pdf icon
3. Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. pdf icon
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil. pdf icon
5. Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap. pdf icon
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. pdf icon
7. PMK Nomor 32_PMK.02_2018_SBM TA 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019 pdf icon
8. PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 pdf icon

PEDOMAN LAINNYA 

1. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. pdf icon
2. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. pdf icon
3. Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan. pdf icon
4. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung. pdf icon
5. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. pdf icon
6. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama. pdf icon

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Pamekasan Klas IB

Jalan Raya Tlanakan
Pamekasan,
Jawa Timur 69371

(0324) 322458

(0324) 327428

pa.pmk126@gmail.com



cctv