Tim Kesekretariatan Pengadilan Agama Pamekasan yang terdiri dari Kasubag Umum dan Keuangan, Penelaah Teknis Kebijakan, serta Pranata Komputer mengikuti rapat koordinasi secara daring pada Selasa, 27 Januari 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI ini memfokuskan pembahasan pada rencana pelaksanaan renovasi atau pembangunan gedung kantor untuk Tahun Anggaran 2026. Seluruh personel yang hadir menyimak dengan saksama arahan pusat guna memastikan kesiapan satuan kerja dalam menyongsong program peningkatan sarana prasarana tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, setiap satuan kerja dihimbau untuk segera memvalidasi dan menyiapkan data dukung berupa dokumen RKA-K/L TA 2026 yang akurat. Selain berkas administrasi, Mahkamah Agung mewajibkan lampiran item pekerjaan yang lengkap mulai dari gambar existing, dokumentasi foto, hingga video kondisi fisik bangunan. Kelengkapan data visual ini menjadi syarat mutlak dalam proses verifikasi agar skala prioritas pembangunan gedung dapat ditentukan secara objektif dan tepat sasaran.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI, H. Sahwan, memberikan instruksi mengenai pentingnya integritas dalam pengajuan anggaran pembangunan ini. "Seluruh satuan kerja harus menyajikan data yang transparan dan sesuai dengan realitas fisik di lapangan agar alokasi anggaran renovasi tahun 2026 dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel," tegas beliau dalam arahannya. Beliau juga menambahkan bahwa ketelitian dalam menyusun dokumen perencanaan akan menjadi penentu kelancaran realisasi proyek infrastruktur di lingkungan peradilan.

Menanggapi arahan tersebut, Tim Kesekretariatan Pengadilan Agama Pamekasan menyatakan kesiapannya untuk segera menghimpun seluruh dokumen teknis yang diperlukan. Langkah cepat ini diambil sebagai bentuk komitmen instansi dalam mewujudkan gedung kantor yang representatif demi kenyamanan para pencari keadilan. Diharapkan dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, proses renovasi gedung kantor pada tahun anggaran mendatang dapat terlaksana tanpa kendala administratif yang berarti.#ril